Negara Takut Dikritik

Oleh: Fadli Kayoa

(Jurnalis)

Situasi demokrasi Indonesia hari-hari ini memprihatinkan. Terutama pada aspek kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Hal tersebut dilihat dari banyak kasus kriminalisasi aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat adat, kekerasan dan teror terhadap jurnalis. Bahkan belakangan nonton film Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono pun dibubarkan.

Dua tahun terakhir saat negara terlihat ketakutan dengan kritikan, diskusi dan nobar. Pola yang semestinya tidak dapat ditolerir di era Reformasi yang menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat.

Indonesia seperti kembali ke era 32 tahun lalu atau kepemimpinan Soeharto. Saat berkumpul, nobar dan diskusi kritik kebijakan kekuasaan dilarang, pemberitaan kritis di bredel dan penangkapan terhadap aktivis yang dianggap mengganggu stabilitas negara.

Padahal seyogyanya kritik terhadap kebijakan negara baik secara langsung, maupun melalui karya bagian penting menjaga demokrasi Indonesia tetap sehat dan tumbuh. Namun mungkin hanya jadi bualan di rezim militeristik ini, sebab didepan publik mereka bisa mengklaim membela buruh saat hari buruh, membela petani, membela kebebasan dan demokrasi.

Tapi kenyataannya semua itu hanya lip service. Faktanya rezim hari ini mengarah pada kembalinya dwi fungsi militer. Karena semua kebijakan secara terang-terangan melibatkan militer (Tentara), bahkan mereka ikut mengontrol sejumlah proyek nasional pemerintah. Mereka juga kerap terlibat dalam membubarkan diskusi maupun nobar.

Kasus terbaru nobar film Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dibubarkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Ternate sebanyak dua kali. Alasanya film tersebut menyulut provokasi, dan SARA. Padahal Film karya Whatsdog itu mengangkat perjuangan masyarakat adat Papua berhadap-hadapan perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup. Film ini juga mengangkat keterlibatan militer mengamankan proyek strategis nasional (PSN) Sawit, Tebu, dan food estate.

Pertanyaan mendasarnya mengapa negara dan perangkat keamanan (Tentara) takut pada film ini?.

Bila dijawab, sederhananya negara terutama aparat keamanan takut kejahatan mereka dibongkar. Sebab dengan dalil pengamanan PSN mereka terlibat secara aktif melegalkan perampasan ruang hidup dan perusakan lingkungan. Mereka terlibat penuh menyokong kekuasaan membunuh, merampas dan merusak alam serta hak ulayat masyarakat adat Papua.

Ironisnya belakangan, publik dihebohkan dengan munculnya video tokoh masyarakat adat Papua, Yasinta Moiwen. Dalam video singkat itu, salah satu tokoh adat Perempuan dan pemeran film Pesta Babi tiba-tiba mengaku tidak mengetahui dirinya dilibatkan atau direkam dalam film dokumenter tersebut.

Cuplikan video ini lalu viral di media sosial. Aktor yang membahasnya sudah pasti buzzer yang dibayar negara mengcounter isu keterlibatan militer dan upaya negara menghancurkan alam Papua demi ambisi transisi energi palsu.

Namun demikian, klarifikasi mama Yasinta Moiwen yang berbanding terbalik dengan gerakannya memperjuangkan ruang hidup, menunjukkan ada tekanan militer saat mengambil video tersebut. Sebab sebelum video Mama Yasinta viral dan jadi bahan kampanye buzzer, tokoh adat tersebut hadir dalam peluncuran perdana film dokumenter di Youtube JUBITV.

Yah kita tau, kasus demikian bukan yang pertama terjadi di Indonesia teman-teman yang budiman. Sebab negara memang sejak lama selalu menciptakan opini publik, dan membantah perbuatan buruknya dengan cara-cara kotor, seperti mengancam dan menekan, bahkan menghilangkan.

Mirisnya isu ini digiring hingga ke pendanaan produksi film dokumenter pendanaannya dianggap melegalkan kepentingan asing. Padahal faktanya negara justru lebih banyak melegalkan kepentingan asing di banyak proyek nasional Indonesia, bahkan banyak dapat bantuan asing. Lalu siapa sebenarnya antek asing?.

Buzzer bangsat yang dibayar ini terang-terangan membangun narasi kotor, seolah film tersebut mengorbankan orang asli Papua. Namun, upaya memhangun narasi tandiangan atas fakta tersebut dapat kita baca sebagai ketakutan negara atas perbuatan jahat mereka. Ini bukan hanya terjadi di Papua, tapi model demikian telah lama dipraktekkan.

Pada akhirnya kita dapat berkesimpulan bahwa situasi demokrasi Indonesia sedang terancam. Karena ketika kritik dilarang, diskusi dan nobar dibubarkan menandakan otoriterisme militer secara nyata mulai eksis lagi. (*)