Serap Aspirasi, Pardin Isa Dorong Prioritas Infrastruktur dan Pendidikan di Sula–Taliabu

Sanana, majangpolis.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Pardin Isa, melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya (Dapil V) yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di sejumlah desa.

Usai reses, Pardin menyampaikan, sebagian besar aspirasi masyarakat di Pulau Sulabesi masih berkutat pada kebutuhan sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas.

“Rata-rata masyarakat mengusulkan pembangunan jalan, jembatan, hingga jalan produksi atau jalan tani. Bahkan masih ada ruas jalan provinsi di Sulabesi yang belum dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Selain itu, di Pulau Mangoli, masyarakat juga mengharapkan perhatian lebih pada sektor pendidikan serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

Tidak hanya itu, kebutuhan sarana pendukung sektor perikanan dan kelautan juga menjadi perhatian, khususnya di Desa Pastabulu yang memiliki potensi besar di bidang tersebut.

“Di Mangoli, masyarakat berharap ada perhatian khusus pada sarana pendidikan dan juga fasilitas usaha perikanan, mengingat potensi sumber daya kelautan yang cukup besar,” jelasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Pulau Taliabu, aspirasi masyarakat didominasi oleh kebutuhan pembangunan jalan produksi, infrastruktur pengendali banjir, serta penanganan abrasi, terutama di wilayah pesisir utara seperti Desa London dan Desa Tikong.

Warga antusias memberikan masukan saat reses anggota DPRD Malut, Pardin Isa.

Tak hanya infrastruktur, persoalan air bersih juga masih menjadi keluhan warga di Desa Lohobubba. Di sektor pendidikan, kondisi SMA Negeri 1 Taliabu Barat juga menjadi sorotan karena masih kekurangan sarana dan prasarana belajar.

“Sebagian ruang kelas sudah rusak dan tidak layak digunakan, ditambah risiko genangan air saat musim hujan. Memang sudah ada pembangunan tiga ruang kelas baru dari APBD 2025, tetapi belum dimanfaatkan,” ungkapnya.

Pardin menilai, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mengingat lokasi sekolah berada di ibu kota kabupaten yang menjadi wajah daerah.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pemerintah provinsi untuk mengkaji kebutuhan transportasi laut yang menghubungkan Pulau Taliabu dengan pusat pemerintahan provinsi, agar lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

“Kami berharap kebijakan pembangunan untuk Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu benar-benar berbasis pada kebutuhan dan urgensi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap alokasi anggaran pembangunan melalui APBD provinsi harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kebijakan pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak,” pungkasnya. (bud)