Tuntutan Pergantian Kades Wailoba Mandek, Masmina Sebut Ada Peran Armin Soamole

Sanana, majangpolis.com – Polemik penonaktifan Kepala Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, kembali mencuat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Masmina Ali, menduga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Sula, Armin Soamole, memiliki peran di balik belum ditindaklanjutinya tuntutan masyarakat untuk menonaktifkan kepala desa.

Dugaan tersebut disampaikan Masmina kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas persoalan Desa Wailoba, Selasa (4/8/2026).

Masmina mengaku telah menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada Bupati Kepulauan Sula terkait tuntutan pergantian Kepala Desa Wailoba. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Bupati mengaitkan persoalan itu dengan politik.

“Saya menyampaikan permintaan masyarakat Wailoba agar kepala desa diganti. Namun Ibu Bupati mengatakan, ‘Ini masalah politik. Kalau mau ganti Kepala Desa Wailoba, bicara sama Riki (Armin Soamole), Ketua PKB Sula.’ Saya menjawab bahwa urusan politik pilkada sudah selesai, sekarang mari melihat kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Masmina juga menilai sikap Armin Soamole telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Desa Wailoba.

“Yang saya tahu Armin itu anak Desa Wailoba, Ketua PKB, kemudian bendahara desa adalah keponakannya. Satu kata buat Armin, jangan membuat susah masyarakat,” ujarnya.

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD mengundang Kepala Desa Wailoba, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rapat juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula.

Namun, menurut Masmina, kepala desa, bendahara desa, dan BPD tidak menghadiri rapat tanpa memberikan alasan.

“Surat sudah kami kirim untuk RDP kepada kepala desa, bendahara, dan BPD, tetapi mereka tidak datang. Kami juga tidak tahu apa alasan ketidakhadiran mereka,” katanya.

Ia menjelaskan, tuntutan masyarakat agar kepala desa dinonaktifkan didasari dugaan penggunaan dana desa yang tidak transparan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran, serta dugaan penyalahgunaan dana desa.

Selain itu, kata Masmina, masyarakat juga mengeluhkan kepala desa yang disebut jarang berada di Desa Wailoba.

“Informasi yang saya dapat, ada yang mengatakan kepala desa sudah bekerja di perusahaan. Selama ini kepala desa tidak pernah hadir di Desa Wailoba,” ujarnya.

Masmina menambahkan, beberapa bulan lalu dirinya bersama anggota Komisi I DPRD, Kepala Dinas PMD Rahmat Silia, dan Kabag Pemerintahan Suwandi Gani turun langsung ke Desa Wailoba untuk memediasi konflik yang menyebabkan kantor desa dan kantor BPD dipalang warga.

Menurutnya, pemalangan kantor desa telah terjadi berulang kali sejak beberapa tahun terakhir. Saat itu masyarakat bersedia membuka pemalangan dengan syarat kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa diganti.

“Musyawarah desa akhirnya dilaksanakan setelah ada penyampaian bahwa akan dilakukan pergantian kepala desa, bendahara, dan sekdes. Tetapi sampai hari ini belum juga ada realisasinya,” kata Masmina.

Ia juga mengaku mendapat informasi bahwa berkas penonaktifan kepala desa telah selesai disiapkan dan tinggal disampaikan kepada Bupati. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjutnya.

Sebagai warga Desa Wailoba, Masmina berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula segera mengambil langkah penyelesaian agar pelayanan pemerintahan desa kembali berjalan normal.

“Bupati adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, bukan hanya kelompok tertentu. Saya berharap persoalan di Desa Wailoba segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Riki Soamole saat dikonfirmasi belum merespons. Upaya konfirmasi dilakukan dengan mendatangi kantor PKB Kepsul, namun Armin disebut berada di luar daerah, wartawan juga telah menghubungi melalui panggilan telepon namun nomornya tidak bisa dihubungi, pesan yang dikirim juga tidak berbalas. (bud)