Dari Ternate untuk Nusantara: Akademisi dan Pemuda Dukung Kebijakan Ekonomi Hijau Prabowo

Ternate, majangpolis.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Maluku Utara menggelar diskusi publik untuk memperingati momentum Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober sekaligus merefleksi dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam ruang dialog publik bertajuk “Nikel, Lingkungan, dan Masa Depan Daerah” menjadi pijakan krusial bagi generasi muda untuk menakar ulang arah pembangunan bangsa, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan di Jati Hotel Ternate, pada Sabtu (31/10/2026) ini dihadiri oleh 2 narasumber, yakni Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan sekaligus pemerhati lingkungan, Rustam Ode Nuru dan akademisi ekonomi Universitas Khairun (UNKHAIR), Mochtar Adam.

Sementara peserta diskusi ini diikuti oleh para pemuda dan elemen masyarakat sipil untuk merumuskan sejumlah gagasan strategis serta otokritik terhadap dinamika ekonomi politik lokal dan nasional saat ini.

Dalam awal paparannya, Rustam mengapresiasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya telah berhasil menempatkan penguatan ekonomi masyarakat dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurut Rustam, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan.

“Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun
Keberhasilann pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri,” kata Rustam.

“Kita juga harus melihat sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan dan bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang,” lanjut Rustam.

Rustam menegaskan, HMI Badko Maluku Utara akan terus mengambil peran dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama terkait penyelamatan lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara itu, akademisi ekonomi Universitas Khairun (UNKHAIR), Mochtar Adam, dalam paparannya juga mengapresiasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadirkan program-program strategis yang banyak membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.

Ia mencontohkan bahwa dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) disebutnya sebagai kebijakan yang berpotensi menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput.

“Program MBG dan Koperasi Desa merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi dari bawah. Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa,” kata Mochtar.

Selain itu, kata Mochtar, Maluku Utara sebagai sebuah provinsi kepulauan memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat industri nikel nasional.

Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan alam tersebut pada pemerintahan Prabowo diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, dan bukan justru meninggalkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.

“Kebijakan pembangunan nasional juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mochtar juga mengapresiasi penerapan kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini harus diarahkan pada program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, sekolah rakyat, dan infrastruktur kampung nelayan.

“Efisiensi anggaran akan benar-benar bermakna apabila hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan sampai penghematan hanya berhenti pada administrasi birokrasi, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Adapun dalam diskusi tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting bagi keberlanjutan pembangunan di Maluku Utara.

Para pemuda yang hadir dalam diskusi tersebut turut mendorong agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, pengawasan lingkungan diperketat, serta kebijakan ekonomi nasional semakin memberikan ruang bagi masyarakat lokal.

Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan peringatan Sumpah Pemuda diharapkan menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.

Untuk itu, HMI Badko Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh program pemerintah di wilayahnya guna terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (ikh)