Breaking News
light_mode
Beranda » Hukrim » Didampingi Gubernur Sherly, Waka Satgas PKH Kunjungi Maluku Utara Bahas Tambang Illegal

Didampingi Gubernur Sherly, Waka Satgas PKH Kunjungi Maluku Utara Bahas Tambang Illegal

  • account_circle Iwan Imam
  • calendar_month Sel, 14 Apr 2026
  • visibility 94

Ternate, malutpost.com — Wakil Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Letjen TNI Richard Tampubolon, menegaskan bahwa kunjungannya ke Maluku Utara bersama rombongan hanya sebatas agenda silaturahmi dan diskusi.

Hal tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Sufari, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (14/4/2026).

“Kehadiran kami dalam rangka silaturahmi dan diskusi terkait Satgas PKH, karena selama ini kerja samanya sudah berjalan dengan baik,” ujar Richard kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Richard juga menanggapi isu penertiban sejumlah aktivitas pertambangan di Maluku Utara yang sebelumnya sempat dipasangi garis polisi. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, tahapan yang dilakukan meliputi verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, hingga pengenaan sanksi denda dan proses lanjutan lainnya.

“Intinya semuanya dikerjakan dengan baik. Kami selalu menekankan pentingnya kerja kolaborasi dan sinergi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda belum dapat dikonfirmasi sejumlah awak media kerena memilih keluar melalui pintu samping kantor Kejati Maluku Utara. Sherly memilih menghindari wartawan usai rapat bersama.

Diketahui, Satgas PKH dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mandat menertibkan aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal. Langkah ini bertujuan mengembalikan fungsi kawasan hutan serta memulihkan aset negara. (one)

  • Penulis: Iwan Imam
  • Editor: Ikram Salim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kades Wai Ipa, Kepulauan Sula Apresiasi Panitia Kurban Musala Al Hasan

    Kades Wai Ipa, Kepulauan Sula Apresiasi Panitia Kurban Musala Al Hasan

    • calendar_month 7 jam yang lalu
    • account_circle Sahbudin Yunus
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Sanana, majangpolis.com – Kepala Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Daut Fokaaya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang terus memercayakan pengelolaan hewan kurban kepada panitia Musala Al Hasan. Ucapan tersebut disampaikan usai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah/2026 M yang berlangsung lancar. Tahun ini, kegiatan kurban melibatkan sembilan kelompok […]

  • AJI Ternate dan Trend Asia Soroti Kriminalisasi Warga Adat Maba Sangaji dalam Diskusi Publik

    AJI Ternate dan Trend Asia Soroti Kriminalisasi Warga Adat Maba Sangaji dalam Diskusi Publik

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • account_circle Ikram Salim
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Ternate, majangpolis.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Trend Asia menggelar diskusi publik bertajuk “Kriminalisasi Masyarakat Adat Menggunakan UU Minerba dalam Kasus Maba Sangaji”, Minggu (12/10/2025). yang berlangsung di Sabeba Kafe, Kelurahan Takoma, Kota Ternate ini menyoroti proses hukum yang menjerat 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, yang dijadwalkan menjalani sidang putusan pada […]

  • Gabalil Hai Sua, Antara Kesiapan, Kebanggaan dan Tanggung Jawab Kolektif

    Gabalil Hai Sua, Antara Kesiapan, Kebanggaan dan Tanggung Jawab Kolektif

    • calendar_month Jum, 1 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Oleh: Mohtar Umasugi Menjelang pelaksanaan event budaya Gabalil Hai Sua pada 2 Mei 2026, saya melihat ada satu hal yang patut diapresiasi sekaligus direnungkan secara bersama. Kesiapan panitia pelaksana yang semakin matang di tengah keterbatasan, namun tetap mampu menghadirkan optimisme kolektif. Event ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan representasi dari denyut kebudayaan orang Sula […]

  • Jauhar Buamona Terpilih di Muscab Ke-VI PPP Kepulauan Sula

    Jauhar Buamona Terpilih di Muscab Ke-VI PPP Kepulauan Sula

    • calendar_month Jum, 17 Apr 2026
    • account_circle Sahbudin Yunus
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Sanana, majangpolis.com – Jauhar Buamona terpilih menjadi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cabang Kepulauan Sula periode 2026-2031. Anggota DPRD Kepulauan Sula itu terpilih dalam musyawarah cabang ke-VI DPC PPP Sula di Hotel Baliga, Kecamatan Sanana pada, Jumat (17/4/2026). Dua kandidat ikut mencalonkan diri dalam musyawarah kali ini yakni Jauhar Buamona dan Bahudin Soamole. Jauhar […]

  • Polisi Kejar Dua Tersangka Tambang Ilegal di Halmahera Utara

    Polisi Kejar Dua Tersangka Tambang Ilegal di Halmahera Utara

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2026
    • account_circle Ikram Salim
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Tobelo, majangpolis.com – Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Utara resmi menetapkan dua tersangka kasus penambangan ilegal sebagai daftar pencarian orang (DPO). Keduanya kini dalam pengejaran aparat kepolisian. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlichson Pasaribu, menegaskan، pihaknya tidak akan berhenti memburu para pelaku hingga berhasil ditangkap dan diproses hukum. “Dua tersangka sudah kami tetapkan sebagai DPO. Tim saat […]

  • Mirisnya Kewenangan Daerah

    Mirisnya Kewenangan Daerah

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 504
    • 0Komentar

    Sukarno M. Adam (Direktur Buku Suba Institute) Mengapa daerah dibuat tidak berdaya, tapi “dipaksakan” untuk mandiri dan produktif?Pertanyaan tersebut muncul dengan logika sederhana yang mencoba menyelisik relasi kuasapusat daerah. Diskursus pusat dan daerah bukanlah barang baru yang mahal diperbincangkan, dan juga bukanlah barang bekas yang dianggap tidak berharga dan bermakna. Pusat dan daerah tidak perludidikotomisasi, […]

expand_less