Beranda » Edukasi » Trans Kieraha Solusi Kesejahteraan Kepulauan, Saatnya Maluku Utara Merumuskan Ulang Strategi Pembangunan Gugus Pulau
Trans Kieraha Solusi Kesejahteraan Kepulauan, Saatnya Maluku Utara Merumuskan Ulang Strategi Pembangunan Gugus Pulau
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rab, 19 Nov 2025
- visibility 90
Oleh: Adnan Machmud (Sekretaris ISNU Maluku Utara
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir melesat dengan kecepatan dua digit, sebuah capaian yang membuat provinsi ini kerap menjadi perbincangan nasional. Namun, di balik grafik PDRB yang menanjak, terdapat sebuah paradoks yang semakin terasa oleh Masyarakat, pertumbuhan tinggi tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan yang merata.
Inilah temuan penting dari Kajian ISNU Maluku Utara bersama SIDEGO Kieraha mengenai faktor-faktor penghambat distribusi kesejahteraan. Temuan ini bukan sekadar catatan statistik, tetapi potret sosial yang menggambarkan bagaimana “ekonomi yang berlari cepat” ternyata tertahan oleh hambatan struktural khas wilayah kepulauan.
Dengan penduduk 1.373.267 jiwa, tersebar pada 64 pulau berpenghuni dari total 1.474 pulau, pemerataan pembangunan Maluku Utara tidak hanya diuji oleh tantangan kemiskinan dan keterbatasan fiskal, tetapi oleh geografi itu sendiri, sebuah provinsi kepulauan yang ditakdirkan bermukim di pulau berjauhan, tetapi ingin maju bersama dalam wilayah NKRI.
Akar Ketimpangan, Problem Geografi dan Nasib Ekonomi. Kajian ISNU–SIDEGO menunjukkan bahwa perlambatan distribusi kesejahteraan di pulau-pulau kecil bukan semata soal anggaran. Akar persoalannya jauh lebih dalam, struktural, dan tidak bisa diatasi dengan pendekatan pembangunan daratan yang selama ini menjadi pola umum perencanaan pemerintah.
1. Geografis dan Aksesibilitas: Ketika Selat Menjadi Sekat
• Pemukiman di pulau-pulau kecil menciptakan keterisolasian natural.
• Transportasi laut dan udara yang minim membuat harga barang melambung.
• “Ekonomi biaya tinggi” menjadi norma, bukan anomaly, sebuah kondisi yang oleh BKS Provinsi Kepulauan disebut memakan hingga 25% dari ongkos produksi dasar, jauh di atas standar negara lain. Di pulau kecil, sekilo beras bukan sekadar komoditas, ia bisa berubah menjadi simbol jarak sosial antara mereka yang tinggal di pulau besar dan yang terisolasi.
2. Kesenjangan Sosial Ekonomi: Dua Dunia dalam Satu Provinsi
Pulau kecil sering tertinggal dalam hal:
• akses pendidikan,
• layanan kesehatan,
• air bersih dan sanitasi,
• akses modal dan teknologi.
Mobilitas tenaga kerja rendah, sementara produktivitas ekonomi stagnan. Di tengah pertumbuhan industri pertambangan dan hilirisasi nikel, masyarakat di pulau kecil justru terjebak dalam ekonomi subsisten.
3. Perencanaan yang Tidak Berpihak pada Kepulauan
Masalah klasik yang terus berulang:
• Perencanaan pembangunan masih berkarakter continental mindset, seakan Maluku Utara berada di daratan besar seperti Jawa.
• DAU dan formula fiskal nasional belum mempertimbangkan luas laut sebagai “wilayah pelayanan”.
• Keterbatasan fiskal daerah memperburuk kualitas infrastruktur dasar antarpulau.
Tanpa desain induk pembangunan kemaritiman, pembangunan lokasi terpencil tidak pernah benar-benar menjadi prioritas.
4. Kerentanan Lingkungan: Pukulan Ganda bagi Pulau Kecil
Pulau-pulau kecil di Maluku Utara menghadapi ancaman, abrasi, krisis air bersih, banjir rob, cuaca ekstrem, dan dampak perubahan iklim. Kerentanan ini mempertinggi biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Pengingat dari Provinsi Kepulauan Lain
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dalam FGD RUU Daerah Kepulauan (2022), merumuskan enam isu utama yang juga dialami Maluku Utara, yaitu Ekonomi biaya tinggi, Potensi besar yang tak berbanding lurus dengan kesejahteraan, Infrastruktur dasar yang minim, SDM terbatas, Ancaman kejahatan lintas negara, dan Kuatnya interaksi sosial dengan negara tetangga.
Poin-poin ini mempertegas bahwa masalah Maluku Utara bukanlah unik, tetapi solusi untuk Maluku Utara harus dirancang spesifik sesuai identitasnya, wilayah gugus pulau yang disebut Kieraha.
Transmigrasi Lokal: Jalan Baru bagi Distribusi Kesejahteraan. ISNU Maluku Utara menyimpulkan bahwa tantangan geografis tidak dapat diatasi dengan pendekatan sporadis. Ia membutuhkan solusi structural, melalui redistribusi pola pemukiman.
Transmigrasi Lokal (Tranlok) menjadi opsi strategis yang realistis dan berbiaya lebih efisien daripada pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil yang penduduknya sedikit, tersebar, dan rentan.
ISNU memproyeksikan empat karakteristik pulau yang layak menjadi sumber migrasi:
1. Satu Desa Satu Pulau, penduduk sedikit, biaya layanan publik tinggi.
2. Satu Kecamatan Satu Pulau, beban pelayanan besar, PAD minim.
3. Pulau Tidak Layak Huni, rentan abrasi, air terbatas, sulit berkembang, dan keterbatasan infrastruktur.
4. Pulau dengan Kepadatan Tinggi, keterbatasan lahan dan ruang ekonomi.
Dari pulau-pulau kecil ini, penduduk produktif dapat dipindahkan ke Pulau Halmahera, yang memiliki:
• kepadatan terendah di antara 64 pulau berpenghuni,
• sumber daya lahan yang luas,
• potensi pertanian, perikanan, dan perkebunan,
• sentra industri pertambangan dan hilirisasi,
• akses jalan Trans Kieraha sebagai tulang punggung pertumbuhan baru,
• dan positioning sebagai pusat pembangunan Maluku Utara masa depan.
Pendeknya, Tanpa konsolidasi penduduk, mustahil menciptakan pemerataan pelayanan publik dan kesejahteraan di wilayah gugus pulau.
Mengapa Tranlok Mendesak?
Karena tanpa redistribusi penduduk yang biaya logistik tidak akan pernah turun, pelayanan publik tidak akan efisien, produktivitas tidak akan meningkat, dan kesenjangan antar pulau akan terus melebar, meskipun PDRB terus meroket.
Pertumbuhan ekonomi dua digit tanpa pemerataan penduduk hanyalah angka impresif di atas kertas, secara sosial tak lebih dari oasis di tengah gurun.
Menata Ulang Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan Modern. Melalui Transmigrasi Lokal berbasis Halmahera, Maluku Utara dapat, mempercepat integrasi ekonomi, menurunkan biaya logistik, memperbaiki kualitas SDM, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, dan menyiapkan generasi muda untuk terlibat dalam industri masa depan.
Langkah ini bukan sekadar program kependudukan, tetapi strategi pembangunan jangka panjang untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
Momentum yang Jangan Disia-siakan. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sedang berada pada momentum terbaik dalam sejarahnya. Tetapi distribusi kesejahteraan masih terseok-seok karena beban geografis.
Jika ingin keluar dari paradoks “tambang subur, pulau kering”, maka keberanian merumuskan ulang strategi pembangunan gugus pulau adalah kunci.
Transmigrasi Lokal menuju Halmahera bukan sekadar pilihan, itu kebutuhan strategis untuk membentuk masa depan Maluku Utara yang benar-benar adil dan sejahtera. Dan seperti kata Mukhtar Adam Ketua ISNU Maluku Utara : “Laut memang memisahkan kita, tetapi kebijakan yang tepat bisa menyatukan kesejahteraan kita.” (*)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar